MANADO sulutberita.com
Forum diskusi yang dikemas melalui "Coffee Morning" Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) pada Jumat 17 April 2026, menjadi ruang membahas berbagai isu terkini serta sinkronisasi program kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay melalui instansi terkait, yang kali ini menghadirkan narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, serta turut dihadiri Asisten Dua Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan dan Staf Ahli Gubernur, Masbullah Ali.
PROGRAM INOVASI BALITBANGDA SULUT
Kepala Balitbangda Sulut, Jani Lukas mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan arah penelitian yang lebih adaptif terhadap isu-isu aktual yang berkembang saat ini, namun pentingnya diawali dari lingkungan internal Balitbangda Sulut dengan tiga (3) program inovasi, yang pertama Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, penyusunan Policy Brief atau dokumen ringkas, berbasis bukti, dan berfokus pada satu isu spesifik yang bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengambil keputusan, ini diwajibkan untuk seluruh pegawai/ASN Balitbangda Sulut. Ketiga, Weekly Report membentuk tim di internal Badan Litbang untuk menyusun masalah-masalah aktual yang ada di daerah.
"Kita harapkan di akhir tahun ini selesai dan dapat dikumpulkan bersama-sama dengan perangkat daerah, dan bermanfaat untuk pimpinan (Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay) untuk selanjutnya akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ada juga bekerja sama dengan pihak luar, dan semoga target kita tahun ini Indeks Inovasi Daerah Sulawesi Utara ini akan berada di posisi sangat inovatif," terang Kaban Jani Lukas sembari menambahkan semuanya untuk kemajuan daerah dan masyarakat Nyiur Melambai.
Selain itu Balitbangda bukanlah lembaga yang meneliti sebagaimana peneliti-peneliti ahli (dalam ruang lingkup laboratorium atau meneliti situs kuno), tugasnya mengoordinasikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan Research and Development (penelitian dan pengembangan), seperti contohnya berkoordinasi dengan Kementerian Hukum (Kanwil Hukum) dengan hubungan yang intens dan menyepakati mengoordinasikan potensi atau kekayaan intelektual yang ada di daerah, dan inovasi ini bisa dipatenkan yang memang melalui Kementerian Hukum.
"Jadi kita diminta, kita sudah bekerja sama dan ini akan menjadi sentra kekayaan intelektual. Kami menyiapkan satu ruangan di Badan Litbang untuk mengoordinir kekayaan intelektual, hak paten dan lain-lain yang bisa lebih mengangkat daerah kita. Dan ketika ini diangkat tentunya selain untuk melindungi hak cipta inovasi kekayaan yang ada di masyarakat, juga akan lebih meningkatkan kinerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat," tambah Lukas.
Terkait dengan penelitian (Balitbanda) kedepan akan difokuskan pada berbagai persoalan strategis, seperti pertambangan, stunting, perlindungan anak, hingga dampak El Nino, yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.
"Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan isu yang perlu dikaji, serta melibatkan tenaga ahli, termasuk dari perguruan tinggi seperti ITB jika dibutuhkan,” jelasnya.
Selain itu, Balitbangda juga tengah mengevaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya agar lebih efektif dan benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan daerah.
DINAS KOMINFO SULUT DENGAN ARAH KEBIJAKAN PEMPROV SULUT
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, sebelumnya mengapresiasi inisiatif dari JIPS atas program diskusi bersama Pemprov Sulut untuk lebih membuka ruang terkait isu perkembangan terkini untuk menjadi bahan bagi pemerintah khususnya instansi-instansi untuk menjalankan program agar tepat sasaran.
Seluruh informasi terkait kebijakan dan program dari Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus harus disampaikan secara utuh, akurat, dan terverifikasi kepada publik.
Peran Diskominfo ini menjadi sangat strategis dalam memastikan setiap pesan pemerintah tidak terdistorsi, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.
Diskominfo terus memperkuat sinergi dengan media, termasuk Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS), agar narasi arah pembangunan yang dibawa Gubernur dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan arahan Gubernur Yulius Selvanus dipahami secara benar oleh publik, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terima kasih untuk program JIPS dalam diskusi seperti ini,” terang Kadis Zay Hilimi yang saat itu didampingi Kabid Clief Wangke.
ASISTEN 2 SETDAPROV SULUT Sejumlah Isu Dan Program Perkembangan Pangan, BBM Dan Perkebunan
Menambahkan isu serta program kerja dari Pemerintah Provinsi Sulut, terlebih yang terkait dengan perekonomian, melalui Asisten 2 Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan pun pada kesempatan itu memaparkan secara berurut mulai dari pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang (sesuai data BMKG), yang berkaitan dengan ketahanan pangan, ketersediaan air, hingga mitigasi kebakaran lahan menjadi fokus utama yang harus segera diantisipasi, termasuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan akibat aktivitas ekonomi dan masuknya wisatawan.
Pemprov Sulut, lanjutnya, telah melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas terkait serta pemerintah kabupaten/kota dan pusat guna memastikan langkah antisipatif berjalan optimal.
Jemmy Ringkuangan juga menyinggung pentingnya penguatan jabatan fungsional peneliti (di Balitbanda) serta mendorong kolaborasi dengan berbagai lembaga strategis untuk meningkatkan kualitas riset di daerah.
Ketersediaan pangan sampai saat ini memang ada untuk masyarakat lokal. Tapi "dompet ekonomi" tetap bertambah seiring dengan masuknya wisatawan, yang otomatis ketersediaan pangan khususnya beras harus lebih tinggi. Namun, stok masyarakat Sulawesi Utara kuat aman, tinggal untuk kelebihan stok bagi kedatangan wisatawan yang datang berkunjung dan kegiatan/acara (nasional maupun internasional).
"Kami sudah merancang, berkoordinasi dengan Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Perkebunan. Saya sudah memerintahkan Kadis Pertanian untuk menyurati bupati walikota edaran Pak Gubernur agar menyikapi mengantisipasi persoalan kekeringan dengan stok pamgan. Termasuk bagaimana meminta tambahan ke pemerintah pusat. Kita perlu stok air, pompanisasi. Nah, Ibu Kadis sudah bikin surat itu ke kementerian untuk permintaan pompanisasi karena Torang pe APBD kan, ya katakanlah dengan transfer daerah yang lemah, tentunya memerlukan tambahan insentif dari pemerintah pusat," ungkap Ringkuangan.
Pihaknya juga mengantisipasi soal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan memerintahkan Kadis Kehutanan dengan Kepala BPBD Sulut untuk menyiapkan minimal stok air dengan Pompanisasi yang tersedia di daerah-daerah yang rawan kekeringan kebakaran.
Langkah Antisipasi Stok BBM dan LPG Bersubsidi
Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi hingga saat ini mencukupi, seperti halnya kegiatan sidak yang dilakukan tim pada beberapa waktu lalu. Ada sedikit kenaikan (harga) pada saat hari-hari raya keagamaan, namun segera turun. Sementara itu untuk BBM bersubsidi khususnya solar, telah berkoordinasi dengan Polda Sulut, bahkan ada yang tertangkap dan itu permainan oknum.
"Untuk stoknya dari hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, aman. Bahkan stoknya bertambah. Seperti pada forum UMKM yang digelar kemarin bersama OJK. Kami sampaikan kepada para bupati dan walikota agar di tahun depan menambah stok. Menyurat ke kami untuk kami teruskan ke Pertamina Patra Niaga penambahan stok, termasuk di wilayah kepulauan untuk kebutuhan minyak tanah," jelas Ringkuangan.
Adapun keutamaan yang sekarang ini ditegaskan Asisten 2 yaitu, melakukan pengawasan aktif atas rantai pasokannya, karena yang sering bermasalah adalah rantai pasok dikarenakan didalamnya terdapat oknum-oknum yang bermain untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
STAF AHLI GUBERNUR
Respon positif dialirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut guna kesinambungan program kerja dan inovasi, termasuk dalam bidang perkebunan. Melalui, Staf Ahli Gubernur, Masbullah Ali mengungkapkan bahwa diketahui bersama, APBD di Provinsi Sulawesi Utara ini paling banyak penyumbang dari perkebunan, khususnya perkebunan kelapa.
"Kita tahu bersama bahwa saat ini petani kelapa itu sangat sulit mencari orang yang panjat kelapa, bahkan di wilayah Luwuk Banggai pun itu fifty-fifty ongkosnya. Kami berharap lewat Balitbangda ini mencari inovasi terkait alat untuk panjat kelapa yang lebih cepat efisien. Apalagi sekarang ini kita tahu bersama pemerintah provinsi lewat Kementerian Pertanian memberikan bantuan 2 juta pohon bibit kelapa di Provinsi Sulawesi Utara yang akan disebar di dua Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa. Di Indonesia ini ada dua provinsi yang menjadi paling banyak kebun kelapa yakni, Riau dan kedua Sulawesi Utara. Ini potensi yang sangat besar yang daripada kita berpikir yang lain, ini yang sudah ada di depan mata yang perlu kita kelola bersama dan kita mencari solusi apa yang menjadi kendala di masyarakat. Karena kemarin waktu kita ketemu dengan para petani, mereka mengeluhkan terkait sulitnya orang sekarang ini di dunia zaman yang sekarang ini orang yang mau," ungkapnya Staf Ahli.
Disisi lain, dirinya bersyukur atas kegiatan diskusi yang diselenggarakan JIPS dengan memberikan masukan bahwa terkait jurnalistik, menyarankan kalau boleh (merubah) pola-pola lama yang pernah dilaksanakan. Adapu Coffee Morning memang oleh pak Gubernur dan pak Wagub menginginkan bergilir per asisten itu tiap minggu berjalan dilaksanakan.
"Kemudian untuk di dinas-dinas itu kita langsung dapat menyerap informasi langsung dari perangkat daerah. Dan saya berharap kegiatan ini bukan hanya di situ saja. Kalau kita bagi dalam setahun itu 12 bulan, kita tentukan saja di sini ada berapa SKPD, kemudian sangat bulat kita agendakan berapa Coffee Morning. Sehingga teman-teman informasi ini, forum-forum seperti ini lebih saya rasa lebih efisien daripada teman-teman ada yang lima orang ke sana, tujuh orang ke sana. Kali ini kita mendapat satu informasi yang sama, di samping SKPD itu ada melakukan kegiatan-kegiatan program yang mereka akan laksanakan," pungkasnya.
AGENDA RUTIN COFFEE MORNING JIPS
Dalam kesempatan itu Koordinator JIPS, Ronald Rompas mengatakan coffee morning merupakan agenda rutin yang bertujuan membangun komunikasi terbuka antara JIPS dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana, agenda ini menjadi ruang diskusi untuk mengetahui perkembangan daerah, masyarakat sekaligus menyamakan persepsi antara pemerintah dan media.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, sekaligus mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara.
(Is)
