MANADO sulutberita.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Gubernur Yulius Selvanus mengambil langkah cepat dengan menyetujui peningkatan subsidi biaya lokal bagi Jamaah Haji Sulut dari Rp3,8 juta menjadi Rp5 juta per orang.
Hal tersebut guna mengimbangi kenaikan harga avtur (bahan bakar pesawat) yang berdampak pada melonjaknya biaya penerbangan haji.
Kebijakan tersebut pun diputuskan usai Gubernur Yulius Selvanus menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulut, Wahyudin Ukoli yang berlangsung di Wisma Negara, di Bumi Beringin Manado, pada Jumat, 17 April 2026.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri jajaran Kanwil Kementerian Haji Umrah Sulut beserta Staf Ahli Gubernur itu, oleh Gubernur Yulius menegaskan bahwa kenaikan harga avtur sebagai faktor eksternal tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah hadir memberi solusi agar pelaksanaan ibadah haji tetap terjangkau.
“Kita ingin memastikan masyarakat Sulawesi Utara tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan biaya yang lebih ringan, meskipun ada kenaikan biaya penerbangan akibat avtur,” ujar Gubernur.
Menurutnya, tambahan subsidi tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap calon jemaah haji, sekaligus upaya menjaga aksesibilitas masyarakat dalam menjalankan rukun Islam kelima.
Sementara itu, oleh Kakanwil Haji Umrah Sulut, Wahyudin Ukoli menyampaikan apresiasi atas kebijakan tersebut, dengan menilai langkah Pemprov Sulut menjadi bukti kuat sinergi antara pemerintah daerah dan penyelenggara haji dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur atas dukungan ini. Kebijakan ini sangat membantu jemaah dan menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah,” ucap Ukoli.
Adapun selain membahas subsidi, Gubernur juga kembali mendorong rencana ke depan agar Sulawesi Utara memiliki Embarkasi Haji sendiri, karena dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi biaya, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi jemaah asal daerah.
Sementara itu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut, Anna Pangalila pun memastikan pihaknya siap menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Koordinasi teknis segera dilakukan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah agar realisasi subsidi tambahan bisa berjalan sesuai mekanisme.
“Kami akan segera berkoordinasi untuk memastikan kebijakan ini dapat direalisasikan secepatnya,” ujarnya.
Langkah Pemprov Sulut ini menjadi respons konkret atas tekanan biaya akibat kenaikan avtur, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan dukungan dalam menunaikan ibadah haji.
(Is/**)
