MANADO sulutberita.com
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Tahlis Gallang mengungkapkan bahwa, pemerintah daerah sangat membutuhkan data yang valid. Oleh karenanya, Sensus Ekonomi (SE) 2026 tentunya menjadi instrumen yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan agar benar-benar tepat sasaran.
"Pemprov Sulut sangat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026 ini. Karena penting dalam menyediakan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi daerah,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan kegiatan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dirangkaikan dengan agenda rekonsiliasi, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut, Rabu, 6 Mei 2026.
Lanjutnya mengatakan, jika berbicara soal pelaku usaha (di Sulut) itu didominasi usaha mikro. Dimana, hampir 98 persennya berada di sektor tersebut dengan modal dibawah Rp 1 Miliar.
Disisi lain, Tahlis juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesarnya ada pada proses pendataan, karena karakteristik usaha mikro yang cenderung tidak menetap, atau banyak pelaku usaha yang hanya beroperasi pada momen-momen tertentu, seperti menyambut perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri atau Natal, yang setelah itu berhenti beraktivitas.
“Ada pedagang yang sifatnya musiman. Setelah momentum selesai, mereka pun kembali ke aktivitas lain, bahkan sebagai ibu rumah tangga. Ini yang membuat pendataan menjadi sulit jika tidak dilakukan secara menyeluruh melalui sensus,” bebernya sembari berharap agar dengan adanya Sensus Ekonomi ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran riil akan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, sehingga program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dapat lebih terarah.
Adapun kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan teknis dan koordinasi lintas sektor menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang dipimpin langsung Kepala BPS Provinsi Sulut, Watekhi.
Dimana sebagai bentuk dukungan penuh atas kegiatan itu, Pemprov Sulut mengikutsertakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memastikan kesiapan data dan koordinasi di lapangan.
(Is/*)
