MANADO sulutberita.com
Penting adanya sinergitas lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di tengah dinamika global.
Demikian arahan strategis yang disampaikan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dalam forum pertemuan "High Level Meeting (HLM) bersama TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS," yang berlangsung di Kantor BI Perwakilan Sulut pada Senin, 23 Februari 2026.
Gubernur menyampaikan bahwa, kinerja Ekonomi dan Pengendalian Inflasi yang berdasarkan data tahun 2025, ekonomi Provinsi Sulut tercatat tumbuh sebesar 5,66%, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11%. Meski demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama. Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (y-o-y) Sulawesi Utara berada di level 1,23%.
Sepuluh (10) komoditas utama penyumbang inflasi, Beras (0,49%) dan Perguruan Tinggi (0,25%), sebagai kontributor terbesar. Adapun faktor kunci pengendalian ke depan, difokuskan pada Penguatan Ketahanan Pangan melalui peningkatan produktivitas padi dengan teknologi dan mekanisasi.
Optimalisasi BUMD Pangan sebagai Offtaker dan Stabilisator Harga, dengan;
- Aksi Cepat: Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga secara tepat sasaran.
Empat Pilar Transformasi Ekonomi
Untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan empat pilar strategis:
Transformasi Digital: Percepatan digitalisasi pendapatan/belanja daerah, integrasi pembayaran publik, penguatan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi distribusi pangan.
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi: Instruksi untuk bekerja lebih agresif dalam realisasi APBD, percepatan investasi (PMA/PMDN), serta hilirisasi industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja.
Akses Keuangan Inklusif: Perluasan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan melalui TPAKD, serta penguatan literasi keuangan digital.
Ekonomi dan Keuangan Syariah: Pengembangan industri halal dan integrasi ekonomi syariah dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.
Pemprov Sulut terus berkomitmen menciptakan iklim ekonomi yang kondusif melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat daerah demi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Adapun kolaborasi “Bergerak Bersama”, oleh Gubernur YSK pun menegaskan bahwa keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. “Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” jelasnya.
(Drin/*)
