Sekprov Kawatu Pimpin Rakor Pemprov Sulut Bahas Akses Informasi Data

sulutberita.com - Keterlambatan akses informasi di era digital ini akan membuat kita tertinggal ribuan langkah di belakang dunia yang amat kompetitif dan senantiasa berpacu. Ini dikatakan

Sekprov Sulut AG Kawatu atas nama Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, membuka Rapat Koordinasi Program Integrasi Data pada Jajaran Pemprov Sulut, Jumat 4 Maret 2022.

Rakor yang digelar di Aula Mapalus kantor gubernur, dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulut Evans Liow serta sejumlah kepala perangkat daerah di antaranya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Femmy Suluh, Kadis Perhubungan Daerah Izak Rey, Kasat PolPP Farly Kotambunan dan Kepala Biro Organisasi Chres Sondakh.

Menurut Sekprov, aksesibilitas data yang cepat dan tentunya akurat, penataan data yang tertata dan terstruktur serta terintegrasi dengan baik, merupakan tahapan penting yang pantang untuk dilewatkan. “Sebanyak apapun data dan informasi yang tersedia, bila tidak tertata sebagaimana seharusnya, pada akhirnya bukan mempermudah dan mempercepat pekerjaan, namun sebaliknya hanya akan memperlambat atau bahkan menghambat pekerjaan itu sendiri,” ujarnya.

Ditambahkannya, ketersediaan data yang cepat dan akurat, serta penataan data yang terstruktur dan sistematis, akan membawa begitu banyak dampak positif dalam tata kelola pemerintahan suatu daerah. “Jika kita memperhatikan kota-kota besar di negara-negara yang maju, salah satu faktor krusial yang mendorong kemajuan sistem dan terciptanya good governance and clean government adalah akses informasi yang begitu cepat, yang diimbangi ketersediaan data yang tentunya tertata rapih. Sehingga, produktivitas dalam menghasilkan kebijakan akan lebih efektif dan efisien,” sambungnya.

Lanjutnya, hal ini tentu saja dapat dicapai apabila adanya integrasi dari setiap informasi yang dibutuhkan, mengingat setiap perangkat daerah tentunya ditugaskan untuk membidangi bidang-bidang dan fungsi yang berbeda. “Perbedaan tugas, wewenang dan bidang kerja yang dihadapi tentu membuat setiap perangkat daerah memiliki data, informasi ataupun produk pekerjaan yang berbeda,” jelasnya.

Integrasi data ini, katanya, dimaksudkan agar setiap data dan setiap informasi dapat terkoneksi dan terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan suatu keterpaduan dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan pemerintah maupun rakyat Sulawesi Utara. “Pada akhirnya, ketika semua informasi yang dibutuhkan telah terintegrasi dan terdigitalisasi dengan sistematis, diharapkan produktivitas kita dapat semakin tertunjang sehingga keputusan-keputusan serta kebijakan-kebijakan yang kita hasilkan dapat benar-benar dirasakan,” jelas Sekprov.

Kadis Kominfo Provinsi Sulut Evans Steven Liow SSos MM menjelaskan, Program Integrasi Data ini adalah untuk menunjang kinerja Pemprov Sulut dalam pelayanan publik.

Sementara Karo Organisasi mengapresiasi kinerja Diskominfo yang mengawal terealisasinya Program Integrasi Data pada Jajaran Pemprov ini. “Kami optimis informasi publik akan cepat terakses oleh masyarakat. Dan tentunya harus didukung dengan content-content terbaru,” ungkapnya.

Dengan adanya Sistem Informasi Berbasis Elektronik, akan memberi nilai tambah bagi Pemprov Sulut dalam penilaian Komisi Informasi Publik yang sedang melakukan penilaian.

Rakor diikuti oleh perwakilan perangkat-perangkat daerah. (*/15Jo)