PEMPROVSULUT sulutberita.com
Melonjak naik hingga 1.346 persen dari kuota di tahun sebelumnya, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di tahun 2026 ini menerima tambahan kuota 10.800 unit Program Perumahan dan Permukiman untuk masyarakat yang dikemas dalam Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan terus digenjot Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bersama Pemerintah Pusat.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Program Bedah Rumah, FLPP, Penanganan Kawasan Kumuh, Peningkatan Sanitasi, Kredit Program Perumahan (KPP) dan Pembangunan Rumah Susun yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, pada Rabu 30 September 2026.
Adapun data yang disampaikan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, bahwa pada tahun 2025 Sulut memperoleh kuota Bedah Rumah/BSPS sebanyak 747 unit. Sementara pada 2026 ini meningkat sebanyak 10.053 unit. Dari total kuota tersebut, sebanyak 4.533 unit telah berprogres, sementara 224 unit telah rampung 100 persen. Adapun realisasi anggaran Bedah Rumah/BSPS tercatat Rp95,28 miliar atau 41,83 persen dari total pagu Rp227,81 miliar.
Karena itu, Gubernur Yulius menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program perumahan tidak hanya berhenti pada target angka, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. Percepatan juga menyasar persoalan kawasan kumuh dan sanitasi, salah satunya di Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty dalam laporannya menyampaikan, pihaknya telah meninjau langsung lokasi kawasan kumuh di Bolaang Uki. Untuk penanganan kawasan kumuh tersebut, program mencakup kawasan seluas 18,09 hektare.
Saat ini kegiatan fisik belum dimulai karena masih berada dalam proses pengadaan barang dan jasa. ”Untuk kumuh sendiri belum bisa dilaksanakan kegiatan fisiknya karena masih dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Rini.
Menurutnya, proses lelang sebelumnya sempat mendapatkan sanggahan sehingga tahapan pengadaan kembali berproses. Sementara itu, pekerjaan supervisi telah lebih dahulu dikontrak dan saat ini menunggu dimulainya pekerjaan fisik.
Jika tidak ada kendala, kontrak pelaksanaan konstruksi direncanakan dilakukan pada 7 Oktober 2026. Untuk kegiatan penanganan kawasan kumuh tersebut, nilai pagu yang disiapkan mencapai Rp6,2 miliar. Selain kawasan kumuh, perhatian juga diarahkan pada peningkatan sanitasi masyarakat di kawasan Bolaang Uki.
Rini menjelaskan, terdapat pembangunan baru sebanyak 60 unit MCK yang dilengkapi bilik dan septic tank. Selain itu, sebanyak 21 unit MCK existing akan mendapatkan peningkatan kualitas agar memenuhi standar kesehatan.
Dengan demikian, total terdapat 81 unit sanitasi yang menjadi bagian dari program tersebut. Penerima manfaat tersebar di tiga desa. Di Desa Sondana, terdapat 48 unit, terdiri dari 32 unit pembangunan baru dan 16 unit peningkatan kualitas. Kemudian di Desa Tolondadu, terdapat 26 unit, terdiri dari 24 unit pembangunan baru dan dua unit peningkatan kualitas.
Sementara di Desa Tabilaa, terdapat tujuh unit, terdiri dari tiga unit pembangunan baru dan empat unit peningkatan kualitas. Program sanitasi tersebut dilaksanakan langsung melalui Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Utara.
Di tingkat provinsi, program sanitasi kawasan Bolaang Uki sendiri memiliki target 200 unit dengan progres fisik yang telah mencapai 24,52 persen. Percepatan pembangunan perumahan tidak hanya menyasar rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui program bedah rumah, tetapi juga pembiayaan kepemilikan rumah.
Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Subsidi, Sulawesi Utara pada 2026 mendapatkan alokasi sebanyak 14.854 unit, dengan realisasi sementara mencapai 1.757 unit.
Sementara untuk serapan KUR Perumahan dan Rumah Subsidi, tercatat 791 debitur dengan total realisasi mencapai Rp239,735 miliar. Rinciannya, debitur supply sebanyak 24 debitur dengan nilai Rp101,425 miliar, sedangkan debitur demand sebanyak 767 debitur dengan nilai Rp138,310 miliar.
Program pembangunan juga menyentuh hunian vertikal. Untuk Rumah Susun MBR Manado, target pembangunan mencapai satu tower atau 44 unit hunian lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
Progres fisiknya saat ini tercatat 0,54 persen. Di balik besarnya target pembangunan, pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan program Bedah Rumah di Sulut. Di antaranya adalah kelangkaan BBM jenis solar yang berdampak terhadap distribusi material bangunan, serta keterbatasan tenaga kerja terampil, khususnya di wilayah kepulauan. Bank BPD Sulut sendiri hingga saat ini telah membantu menyalurkan dana bantuan bedah rumah untuk 1.000 unit pada 2026. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga 2.000 unit untuk Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan dan Kepulauan Sitaro.
Pemerintah Pemprov Sulut melalui Dinas Perkimtan juga terus melakukan koordinasi dengan Satker PKP Provinsi Sulut, balai terkait serta pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung percepatan program Bedah Rumah/BSPS.
Dengan tambahan kuota 10.800 unit, program perumahan di Sulut kini tidak hanya menjadi agenda pembangunan hunian, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, memperluas akses sanitasi, mendorong kepemilikan rumah bersubsidi dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (*)
Post View 208
