MANADO sulutberita.com
Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam menindak tegas para pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkaitan dengan sektor Pertanian Perkebunan di daerah, terlebih bagi pejabat Kementan RI dibawah kepemimpinannya untuk dijebloskan ke penjara.
"Ada Direktur kemarin sudah kami kirim ke penjara, dan viral. Ada yang bilang ini intervensi? Intervensi apa, saya langsung yang antar, pecat dan saya tanda tangan, kirim, dan suruh kembalikan dananya," ungkapnya saat diwawancarai usai kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke salah satu lokasi Pembibitan Kelapa di Manado, pada Jumat, 1 Mei 2026.
Mentan yang saat itu didampingi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay pun, kembali mengingatkan bahwa dirinya sudah mengantongi data-data (daerah yang dinilai bermasalah dalam sektor pertanian), dan tinggal memastikannya di lapangan.
"Sekali lagi seluruh Indonesia kami cek! Kami tidak hanya menunggu laporan saja di Jakarta. Laporan sudah terima, langsung cek lapangan. Kalau ada main-main, pasti ditindak," jelasnya.
Adapun kehadiran Mentan Andi Amran ke Sulawesi Utara ini merupakan arahan langsung Presiden (Prabowo Subianto) untuk memastikan program pembibitan nasional berjalan sesuai target.
Dimana dalam sidak saat itu oleh Mentan pun menemukan sejumlah persoalan mendasar di lapangan, ssperti bibit kelapa yang tidak layak tanam (karena ukurannya kecil) hingga jumlah bibit yang tersedia juga tidak sesuai dengan laporan yang ada.
"Dari data awal sebanyak 48 ribu bibit, dan hasil pengecekan di lapangan hanya sekitar 17 ribu. Ini harus diperbaiki. Kami minta aparat kepolisian dan kejaksaan ikut memeriksa agar jelas di mana letak kesalahannya,” tegasnya yang menambahkan bahwa kondisi lahan pembibitan dinilai kurang terawat (terlihat dari rumput liar yang tumbuh setinggi bibit di sejumlah area).
"Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan. Kami tidak mencari kesalahan, melainkan ingin memastikan program berjalan sesuai tujuan untuk kepentingan masyarakat. Saya minta seluruh jajaran yang ada di bawah Kementerian Pertanian agar bekerja secara transparan dan profesional," pesannya.
Adapun Mentan Andi pun memeberkan bahwa program pembibitan dimaksud merupakan bagian dari agenda nasional yang menargetkan penanaman berbagai komoditas seperti Kelapa, Tebu, Pala, Lada, Kakao, Kopi, dan Mente di lahan seluas sekitar 870 ribu hingga satu juta hektare.
"Pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp10 triliun untuk pembibitan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta TNI-Polri dan aparat penegak hukum dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional," ujarnya sembari mengapresiasikan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dinilai aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Para mitra dan pelaku usaha yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk tidak melakukan praktik pungutan liar atau penyalahgunaan anggaran. Program ini untuk rakyat, tidak boleh dipermainkan. Jika ada yang mencoba bermain, akan kami tindak tegas,” tandas Mentan.
(Is)
