Dihadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhamad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruara Sirait, serta Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus S.E menyampaikan Pemaparan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulut Tahun 2027, dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulut yang digelar di Ruang Aula Mapalus, Kantor Gubernur, Jalan 17 Agustus, Manado, pada Kamis, 9 April 2026.
Adapun forum tahunan dengan maksud menyusun perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan itu, oleh Gubernur Yulius telah menyampaikan, 8 Misi, 17 Program Unggulan dan 45 Kegiatan Strategis dari Pemprov Sulut untuk menuju Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Gubernur dalam penyampaiannya mengungkapkan bahwa forum ini menjadi wadah pemerintah bisa menyelaraskan anggaran pembangunan, agar tepat sasaran, inklusif dan partisipatif, serta memperkuat pondasi dan transformasi pembangunan dimasa depan.
“Musrenbang ini memang sangat penting dalam merumuskan pembangunan daerah serta sinergitas pusat daerah,” ujarnya.
Gubernur juga menyebut Pemprov Sulut menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027, yakni di kisaran 6,7% hingga 7,7%, meningkat dari capaian 5,66% pada tahun 2025. Di saat yang sama, tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke angka 5,02% – 5,42% dari sebelumnya 6,62%.
"Selaku Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Menteri dan dan Ibu Kepala BPS yang hadir beserta kita, ini menunjukan bahwa kita betul-betul serius dalam melaksanakan Musrembang hari ini demi masa depan pembangunan dari pusat ke daerah," terang Gubernur sembari menambahkan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur (Viktor Mailangkay) sedang menjalankan RPJMD 2025-2029 dengan Visi Menuju Sulawesi Utara Maju Sejahtera dan Berkelanjutan.
(Is/**)
Berikut 17 program unggulan menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.
1. Pencegahan dan Pemberantasan KKN serta Narkoba;
2. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan Introduksi Makan Siang Bergizi Gratis;
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Penguatan Pendidikan Vokasi, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi;
4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Semua dan Jaring Pengaman Sosial;
5. Penguatan Jaringan Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Drainase;
6. Peningkatan Agro-Produksi, Agro-Industri, dan Agro-Marketing;
7. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya;
8. Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM;
9. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik Prima;
10. Pengembangan Pariwisata Cerdas (*Smart Tourism*)
11. Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Sistem Meritokrasi, Penataan OPD, dan Ketatalaksanaan termasuk pengelolaan keuangan;
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman, dan Interaksi Sosial Kemasyarakatan;
13. Pengembangan Rencana Aksi Perubahan Iklim dan Sumberdaya Energi Terbarukan;
14. Pembinaan Olahraga, Pemuda, dan Generasi Milenial;
15. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peningkatan Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan *Logistics Hub* sebagai *supporting unit* untuk IKN;
17. Pembinaan Pertambangan Rakyat.
