MANADO sulutberita.com
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 yang mengusung tema “Berantas Korupsi Untuk Kemakmuran Rakyat”, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan berbagai kegiatan.
Diantaranya, pelaksanaan upacara bendera yang diikuti oleh jajaran staf/pegawai Kejati Sulut dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, pada Senin (09/12/2025), yang dipimpin Kajati Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H.
Dalam membacakan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia, Kajati Hendrik menyampaikan, pada intinya korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan dan perampasan hak rakyat, dengan dampak kerugian yang sangat besar.
Berdasarkan laporan ICW tahun 2024, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp279,9 triliun, angka yang menggambarkan bagaimana korupsi menghambat pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
Lebih lanjut dikatakannya, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan hak masyarakat, termasuk pengembalian aset dan perbaikan tata kelola. Hal ini menjadi ciri khas Kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat," ujar Jaksa Agung.
Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung mengajak seluruh insan Adhyaksa memperkuat tekad, meningkatkan kualitas kerja, dan menjadikan integritas serta profesionalisme sebagai pilar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, lebih kuat, dan lebih sejahtera.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan kampanye anti korupsi dengan pembagian stiker dan leaflet anti korupsi kepada masyarakat dan pengguna jalan di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yang selanjutnya dilaksanakan Konferensi Pers di Aula Sam Ratulangi Kejati Sulut yang disampaikan langsung oleh Kejati Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., yang didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata & Tata Usaha Negara, Kabag TU, dan Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Kajati Sulut menyampaikan beberapa capaian kinerja Kejati Sulut khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi selama kurun waktu tahun 2025, sebagai berikut :
Penanganan Perkara, dalam kurun waktu tahun 2025, penanganan perkara Kejaksaan se-Sulawesi Utara mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2024.
Tahap Penyelidikan : 67 Perkara
Tahap Penyidikan : 47 Perkara
Tahap Penuntutan : 46 Perkara
Tahap Eksekusi : 39 Perkara
Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara, total kerugian negara dalam penanganan perkara khusus yang diselamatkan oleh Kejaksaan Se-Sulawesi Utara adalah Rp. Rp 190.119.963.556.81 (Seratus Sembilan Puluh Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Delapan Puluh Satu Rupiah).
Capaian Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Tahun 2025, sebagai berikut;
Penyelidikan: 7 Perkara (NAIK KE DIK 2)
Penyidikan : 8 Perkara (NAIK KE TUT 1)
Tugas & Fungsi Tindak Pidana Khusus Lapdumas:
218 Laporan (Kejati Sulawesi Utara: 98 Laporan) (Kejari Se- Sulawesi Utara: 120 Laporan)
Monev: 8 Kegiatan
Penyelidikan: 67 Perkara (Kejati Sulawesi Utara : 7 Perkara) (Kejari Se- Sulawesi Utara : 60 Perkara)
Penyidikan :
47 Perkara (Kejati Sulawesi Utara : 8 Perkara) (Kejari Se- Sulawesi Utara : 39 Perkara)
Penuntutan: 46 Perkara
UHLBEE: 39 Perkara
Dalam kesempatan tersebut, Kajati Sulawesi Utara menyampaikan bahwa tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan, sebesar 76,2% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 85% pada tahun 2025—menjadi dorongan bagi kejaksaan untuk terus berkomitmen menyelamatkan keuangan negara serta memulihkan kerugian yang telah dicuri oleh para pelaku tindak pidana.
Kajati Sulut juga menyampaikan, “Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menerapkan strategi penegakan hukum yang tepat, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Selain menetapkan tersangka korupsi, Kejati Sulut juga melakukan perbaikan tata kelola serta menyelamatkan dan memulihkan kerugian maupun aset negara,” terangnya.
Lebih lanjut, Kajati menegaskan, bahwa capaian kinerja Kejati Sulut pada tahun 2025 masih jauh dari harapan, dan berkomitmen sesuai tema Hakordia Tahun 2025, bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara akan terus melakukan pemberantasan korupsi untuk kemakmuran rakyat. Seluruh orientasi penanganan perkara kami tujukan demi kepentingan masyarakat,” ujar Kajati sembari menambahkan bahwa pembalakan liar saat ini marak terjadi menjadi prioritas utama kejaksaan.
(*/Drin)
