MANADO, sulutberita.com - Pelaksana Harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan siap melaksanakan semua tahapan Pilkada tahun 2024 dan juga soal transparansi informasi ke publik. Demikian disampaikannya saat kegiatan Media Gathering Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Kawasan Megamas Manado pada Rabu 1 Mei 2024.
Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Dekan Fisip Unversitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Liando dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut, Reidy Sumual itu juga, diungkapkan Umbola bahwa dengan dimulainya peluncuran tahapan pilkada dimaksud walaupun ditengah KPU RI menghadapi proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak menjadi suatu hambatan bagi jajaran KPU di Provinsi Sulut.
"Harus dijalankan secara bersamaan dan itu sudah menjadi komitmen kita sehingga kami siap melaksanakan pilkada," terangnya.
Seperti halnya ditingkat badan ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diakui Umbola saat ini sudah masuk di tahapan seleksi, dan pada Kamis (2/5) hari ini, pengumuman hasil seleksi badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"Juga salah satunya (tahapan) menyiapkan untuk calon dukungan perseorangan yang tentunya dilakukan faktualisasi terhadap dukungan calon perseorangan tersebut dan akan ada juga Coklit (Pencocokan dan Penelitian) yang telah digunakan pada sebelumnya," tambahnya sembari memastikan mempublikasikan ke masyarakat terkait anggaran yang telah tersedia di KPU.
Dalam kesempatan itu juga, Dekan Unsrat Ferry Liando menyatakan dukungannya kepada pihak KPU Provinsi Sulut yang turut melibatkan atau menghadirkan pihak media dalam memulai proses tahapan pilkada dan hal itu merupakan modal utama bagi KPU, karena media itu tidak bisa dikesampingkan yang menandakan bahwa KPU transparan/terbuka untuk saran, koreksi dan lain-lain.
"Itu penting. Tantangan pemilu kali ini memang berat dengan ditahun yang sama. Kemudian tidak merevisi terkait aturannya, sehingga banyak persoalan yang ada nantinya akan terulang kembali termasuk politik uang bahkan yang dapat dijerat dengan pidana, namun karena rentan waktu terbatas, belum lagi dalam hal penanganan masalah menjadi suatu perhatian," sebut Liando.
Disisi lain, dirinya juga menyinggung terkait 'Fenomena' calon dan partai politik (Parpol) dengan memperjelas akan akan sikap kompak harmonis dari kepala daerah karena berpengaruh kepada parpol.
"Adakah kepala daerah di Sulut yang kompak sampai akhir masa jabatannya? selain hanya Gubernur dan Wagub Sulut kita sekarang yang sudah dua (2) periode dan kompak sampai akhir masa jabatan. Kalau di kabupaten kota kebanyakan yang ada hanya konflik menjelang akhir masa jabatan dan semua berpengaruh terhadap misi dan berangkat dari tempat partai berbeda diantara calon," urainya dengan mengingatkan bagi parpol untuk sekarang dalam memilih calon, jangan hanya dilihat karena uang banyak menonjol ke publik terus harus diambil.
"Baiknya utamakan kader-kader terbaik di parpol. Kalau parpol mencari calon nanti disaat akan melakukan pencalonan, itu jangan harap hasilnya akan maksimal," pesannya dengan menambahkan bagi media jika bertanggung jawab mudah-mudahan juga isi beritanya juga.
Adapun melalui Reidi Sumual, mencontohkan dari segi penyiaran terkait dengan debat kandidat Calon Presiden (Capres) Cawapres di Jakarta waktu lalu dinilai bermasalah yang hanya terkesan hanya monoton terhadap massa dari paslon tertentu dalam penayangannya. Begitupula dengan rentetan iklan kampanye mempunyai durasi tayang baik dari media TV dan Radio
"Tapi tidak semua tidak temukan dalam pemantauan dan tidak ada laporan dari masyarakat akan pelanggaran kampanye. Debat, dari aturan KPI secara utuh ada keseimbangan, keadilan dan waktu yang sama dalam penayangan. Tapi yang digelar di depan kantor KPU waktu itu ada kekeliruan pelanggaran, dalam sorotan kamera mendominisasi paslon tertentu dan telah diperbaiki, dan untuk sound jika mati dalam salah satu calon itu bisa mempengaruhi," jelas Sumual dengan menambahkan bahwa, agar kedepan KPU bisa memperhatikan asas pemerataan dalam penayangan bagi paslon yang memiliki KTP diluar Kota Manado dan akan melakukan pencoblosan di daerah domisili entah di wilayah Bolmong atau Kepulauan itu harus ada media yang mengawal terutama TV dan Radio.
"Hitungan cepat itu pada 27 November sudah ada gambaran hasilnya. Catatan untuk KPU provinsi agar meniru dari KPU RI itu dalam debat Panelisnya sudah diumumkan seminggu sebelum debat. Teruntuk bagi para pengusaha TV kabel diingatkan silahkan dalam penayangannya hanya saja jangan sampai ketika sudah terconect dengan salah satu paslon, sehingga mendominasi terus fokus kepada salah satu paslon dalam penayangan calon tertentu, itu dilarang keras," sebutnya.
Diketahui untuk anggaran dana hibah KPU Provinsi Sulut sekarang itu Rp 82 miliar. (Mild)
Post A Comment:
0 comments: