JAKARTA,sulutberita.com
Dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Jakarta, pada Senin 3 November 2025, antara Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dan Menteri Kelautan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, telah menghasilkan sejumlah kesepakatan yang menguntungkan bagi Nyiur Melambai di sektor kelautan dan perikanan.
Kesepakatan tersebut di antaranya, pengembangan industri pengolahan hasil laut, peningkatan ekspor komoditas perikanan, pembangunan sentra perikanan terpadu di wilayah kepulauan, serta program nelayan modern yang berkelanjutan.
Gubernur Yulius dalam pemaparannya dihadapan Menteri Trenggono dan sejumlah pejabat Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan, bahwa Sulut memiliki potensi besar di sektor kelautan, mengingat 73 persen wilayahnya merupakan laut. Namun, potensi itu belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.
“Kontribusi sektor kelautan terhadap PAD masih rendah, sekitar Rp600 juta. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi ekonomi kelautan. Karena itu, kami memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” tegas Gubernur.
Disamping itu, dirinya juga menyoroti tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi maritim di daerah. Dimana, dukungan sangat perlu diberikan dalam bentuk program pembangunan, bantuan sarana, infrastruktur pelabuhan, hingga peningkatan kapasitas SDM kelautan.
“Sulawesi Utara siap menjadi poros biru kawasan timur Indonesia. Kami berkomitmen mendukung kebijakan KKP dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berkeadilan,” sebutnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sakti Trenggono sangat menyambut positif langkah Pemprov Sulut, dengan memastikan bahwa Kementerian KKP akan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sektor kelautan di Sulut.
“Akan ada program khusus untuk Sulut, termasuk dukungan teknis dan fasilitasi bagi penguatan ekonomi pesisir,” ungkap Menteri.
(*/Mild)
