MANADO sulutberita.com
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Workshop dan Perayaan Pra Natal Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Sam Ratulangi Kejati Sulut pada hari Senin, 22 Desember 2025.
Kegiatan dipenuhi dengan kebersamaan, kepedulian, dan semangat inklusivitas. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan workshop yang mengangkat tema “Pendidikan Hukum dan Advokasi bagi Wanita Disabilitas : Memberdayakan Kepemimpinan untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif dan bebas Diskriminasi Berlandaskan HAM”
Workshop tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris TP PKK Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Merry Mailangkay-Kalalo, S.H., M.H., serta Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H. Keduanya menyampaikan materi yang menitikberatkan pada peran strategis perempuan, penguatan kapasitas diri, serta pentingnya perlindungan hukum dan kesetaraan hak bagi perempuan, khususnya perempuan penyandang disabilitas.
Setelah workshop, kegiatan dilanjutkan dengan Perayaan dan Ibadah Natal Tahun 2025 yang berlangsung dalam suasana sederhana namun khidmat dan penuh sukacita. Perayaan Natal ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan HWDI Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus meneguhkan nilai-nilai kasih, toleransi, dan kepedulian sosial.
Dalam sambutannya, Kajati Sulut menyampaikan rasa hormatnya karena telah melaksanakan ibadah natal bersama-sama dengan Komunitas Disabilitas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Lebih lanjut, Kajati Sulut menguatkan “bahwa orang-orang disabilitas hidup dengan penuh kekurangan tetapi di mata tuhan semuanya sama”. Ujar Kajati.
Kegiatan diakhiri dengan bakti sosial dan pembagian sembako kepada peserta disabilitas yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas, serta mewujudkan pelayanan hukum yang humanis, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
(*/Drin)
