Gubernur Olly Dondokambey Saksikan BPK Serahkan LHP LKPP WTP Ke Presiden RI

JAKARTA, sulutberita.com - Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 yang berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Senin 8 Juli 2024, selain dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga dihadiri sekaligus menyaksikan langsung Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Prof Dr (Hc) Olly Dondokambey, SE.

Kegiatan yang mengambil tema ‘Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045’.

Adapun LHP dengan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu diserahkan langsung Ketua BPK RI, Isma Yatun kepada Presiden Jokowi.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” kata presiden dengan menekankan predikat WTP bukanlah semata sebagai sebuah prestasi, namun menjadi kewajiban bagi semua penyelenggara pemerintahan untuk menggunakan APBN maupun APBD dengan penuh tanggung jawab.

“Ini adalah uang rakyat, ini uang negara, yang setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa,” ucap Jokowi.

“Jadi ini kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkannya secara baik pula,” tambahnya. 

Jokowi mengakui hingga saat ini regulasi yang tidak sinkron masih ditemukan, prosedur birokrasi rumit juga masih dipraktikkan di lapangan baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun di daerah. “Hal seperti ini, prosedur birokrasi rumit masih ada praktek di lapangan,” katanya sembari menyampaikan bahwa reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan sejalan dengan sinkronisasi regulasi, dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Pada kesempatan itu, Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial di pascapandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara- negara lain.

“Sebagai salah satu pilar utama dalam acountability change BPK memliki tugas dan posisi yang sangat strategis, yakni menjadi salah satu lembaga yang memliki tugas menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ucap Isma.

“Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan di setiap Provinsi sesuai dengan amanat Konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah,” tambahnya.