(Foto/ist: Gubernur Yulius Selvanus saat menyerahkan surat keputusan kepada Tahlis Galang Sebagai Plh Sekprov Sulut di bulan April 2025)
MANADO sulutberita.com
Jabatan definitif untuk Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) dipastikan tinggal menunggu waktu pelantikannya.
Sebagaimana hal tersebut telah diumumkan langsung Gubernur Yulius Selvanus dalam forum resmi saat disela-sela menyampaikan LKPJ Tahun 2025, di Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4).
Menurut Gubernur, berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pun secara resmi sudah terbit, dan dipastikan hanya ada satu nama yakni, Tahlis Galang (sekarang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulut).
Seluruh prosesnya telah rampung, dan secara administratif kini Tahlis Galang sudah resmi menjadi Panglima para ASN Pemprov Sulut di kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay (YSK-Victory), dimana dengan diterbitkannya SK Sekprov ini, segala bentuk opini atau isu liar yang menjamur di masyarakat pun terbantahkan.
Adapun dari informasi yang dihimpun menyebutkan, prosesi pelantikan tersebut jika yak berhalangan dijadwalkan pada tanggal 4 Mei 2026.
Dalam kesempatan itu pula Gubernur Yulius telah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya Pansus LKPJ, atas kerja keras dan ketelitian dalam membedah capaian kinerja pemerintah sebagai bentuk pengawasan yang berharga bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah.
Fokus pada Empat Pilar Utama.
Menanggapi rekomendasi strategis dari DPRD, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah pada empat pilar utama pembangunan:
1. Pelayanan Dasar (Pendidikan & Kesehatan):
• Pendidikan: Fokus pada pemerataan kualitas pendidikan dan pemenuhan tenaga pendidik melalui sinkronisasi data kebutuhan sekolah dengan formasi CASN/PPPK.
• Kesehatan: Optimalisasi alat kesehatan modern, jaminan ketersediaan obat hingga pelosok, serta perhatian khusus pada kesejahteraan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan dan perbatasan.
2. Tenaga Kerja & Lingkungan Hidup:
• Pemerintah akan memperluas informasi pasar kerja, revitalisasi BLK, dan meningkatkan kuota program magang ke Jepang.
• Di sektor lingkungan, pengawasan ketat terhadap izin lingkungan, penanganan limbah, dan evaluasi reklamasi pasca-tambang menjadi prioritas.
3. Urusan Pilihan (Kelautan & Pertanian):
• Mendorong transformasi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan guna memastikan bantuan teknologi dan bibit unggul tepat sasaran untuk menekan angka kemiskinan di perdesaan.
4. Penunjang Pemerintahan:
• Akselerasi transformasi digital di seluruh lini Sekretariat Daerah untuk layanan publik yang lebih transparan, serta penguatan tata kelola kepegawaian yang objektif bagi ASN maupun Tenaga Harian Lepas (THL).
Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, Ketua DPRD dr. Fransiscus A. Silangen dan jajaran anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran Kepala SKPD Pemprov Sulut.
(***/Is)
