MANADO sulutberita.com
Bentuk penyegaran dalam struktur organisasi guna meningkatkan performa pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah khususnya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), kembali dilaksanakan pada Jumat 13 Maret 2026 tadi, di Wisma Negara Gubernuran, di Bumi Beringin, Kota Manado, yang dipimpin langsung Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Yulius telah melantik Pejabat Tinggi Pratama yakni, Salman Mokoginta sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulut, yang sebelumnya menjabat di Direktorat PSDP (Pengawasan Sumber Daya Perikanan), sekaligus telah menetapkan Jerry Kanalung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sulut.
Pelantikan yang juga dihadiri Wakil Gubernur DR J Victor Mailangkay SH, MH, bersama sejumlah pejabat Eselon II Pemprov Sulut itu, dalam arahan sambutannya Gubernur menegaskan, bahwa jabatan adalah sebuah amanah dan berkah yang harus dibarengi dengan tanggung jawab penuh. Para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara mandiri, profesional, dan tidak perlu terus-menerus diawasi.
“Ini adalah berkat bagi pejabat yang baru dilantik. Dalam bekerja, jangan mau dimandori. Tidak perlu harus selalu diawasi atau dinilai, fokuslah bekerja dan berikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegas Gubernur Yulius yang juga memberikan pesan mendalam tentang pentingnya aspek spiritual dalam mengemban tugas negara, dengan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan langkah kerja.
“Setiap langkah mintalah arahan Tuhan. Jika kita bekerja dengan tuntunan Tuhan, niscaya pekerjaan kita akan diberkati dan hasilnya akan maksimal. Seperti burung di udara yang dipelihara Tuhan, maka pengabdian yang tulus pun pasti akan membawa kesejahteraan,” ungkapnya.
Adapun kegiatan pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi Dinas Kelautan dan Perikanan serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengakselerasi program-program strategis Provinsi Sulut, khususnya dalam optimalisasi potensi maritim dan transparansi tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
(IS)
