Operasi Pasar Jadi Langkah Pemprov Sulut "Redam" Gejolak Nasional Kelangkaan Beras Hingga Harga

MANADO,sulutberita.com - Secara nasional pasokan pangan bergejolak. Untuk di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sendiri, dibawah komando Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, mengambil langkah taktis dalam merespons persoalan termasuk kelangkaan beras dan lonjakan harga yang turut dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

Terhitung sejak hari Kamis 10 Juli 2025 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) turun menggelar Operasi Pasar guna mengantisipasi gejolak yang terjadi di bumi Nyiur Melambai saat ini.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Denny Mangala menyampaikan bahwa, kelangkaan beras tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara tapi seluruh Indonesia.

"Untuk mengantisipasi kelangkaan ini, maka pak Gubernur telah memerintahkan sejumlah Intstransi terkait untuk melakukan operasi pasar ditempat rawan kelangkaan beras," kata Mangala.

Operasi pasar yang digelar mulai hari ini (Kamis), menurut Mangala akan dipimpin langsung Asisten II Pemprov Sulut (Christian Talumepa) dengan melibatkan stakeholder terkait lainnya seperti Bulog.

"Pemprov Sulut akan turun langsung mengecek informasi kelangkaan yang terjadi saat ini," ungkapnya yang dengan tegas mengatakan jika menemukan informasi adanya penimbunan secara sengaja oleh para Tengkulak, maka pihaknya akan segera berkordinasi dengan Kepolisian untuk diproses hukum.

"Pasti itu kita akan tindak jika ditemukan penimbunan secara sengaja. Kita berharap masyarakat bisa melaporkannya. Kelangkaan beras bukan hanya fenomena lokal di Sulut, tetapi merupakan dinamika nasional yang melanda hampir seluruh provinsi," ujarnya.

Namun menurutnya lagi menekankan, Pemprov Sulut di bawah arahan langsung Gubernur Yulius tidak tinggal diam. "Langkah-langkah strategis sedang disiapkan secara cepat dan terukur. Tadi sudah dilakukan rapat bersama Instansi terkait termasuk Bulog yg dipimpinan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi kelangkaan beras di Sulut," sebut Mangala.

Disamping itu dirinya menambahkan bahwa, upaya yang dilakukan Pemprov Sulut tidak hanya bertujuan mengintervensi harga, juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi yang paling terdampak oleh fluktuasi harga beras.

“Masalah beras bukan semata-mata soal distribusi, tapi menyentuh aspek hulu hingga hilir. Karena itu, Gubernur terus mendorong peningkatan produktivitas petani lokal dan revitalisasi sistem logistik pangan daerah,” terang Mangala yang menambahkan bahwa, stabilitas harga bahan pokok terutama beras menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh sebab itu selain intervensi pasar dan distribusi stok cadangan, dimana pemprov akan memperkuat pengawasan harga dan distribusi oleh Satgas Pangan, guna menghindari praktik spekulatif yang dapat merugikan konsumen.

“Langkah-langkah ini diambil bukan hanya untuk mengatasi gejolak sesaat, tapi untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan daya beli dan tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang wajar,” tandas Mangala.

Dengan adanya respons cepat, koordinasi lintas lembaga serta komitmen terhadap perlindungan masyarakat, Pemprov Sulut menunjukkan kesigapan dalam menjaga stabilitas pangan sebagai fondasi utama keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi daerah. (*/Mild)