JAKARTA sulutberita.com
Nasib para penambang rakyat Sulawesi Utara (Sulut) diperjuangkan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) ke DPR RI Jakarta, pada Kamis 29 Januari 2026, dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengusulkan aktivitas para penambang melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan menegaskan agar para penambang tidak lagi hidup dalam ketidakpastian hukum.
“Mereka berhak beroperasi secara sah, aman, tenang, dan bermartabat. Ini bukan hanya ucapan kosong, melainkan janji saya kepada seluruh masyarakat Sulut,” sebutnya dalam rapat tersebut, yang menambahkan bahwa, legalisasi pertambangan rakyat bukan hanya tentang memberikan kepastian hukum, namun menjadi katalisator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Yulius pun berharap dengan terbangunnya sinergitas antara pusat dan daerah, akan dapat menghasilkan regulasi yang seimbang, keberpihakan bagi penambang rakyat, serta menjaga kelestarian lingkungan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Tak sampai disitu saja, dalam forum resmi tersebut, Gubernur juga telah memaparkan tujuh (7) poin penting terkait pengelolaan WPR di Provinsi Sulut, yakni;
- kejelasan indentitas KTP para penambang,
- Kuota BBM bersubsidi,
- Pengaturan pajak alat berat,
- Pengawasan bahan kimia berbahaya,
- Penataan tata niaga hasil tambang,
- Kerja sama riset dengan perguruan tinggi melalui BUMD,
- Percepatan proses pinjam pakai kawasan hutan.
Adapun Gubernur YSK juga menginfokan kabar baik, akan ide usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulut, mendapat perhatian serius dari pihak terkait, serta diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam penyusunan regulasi nasional.
"Saya berterima kasih kepada Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno yang turut hadir dan mendukung upaya ini,” ucapnya.
(Mild/*)
