Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya karena memilih minahasa sebagai tempat penyelenggaran kegiatan ini, dia juga berharap agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menghasilkan output yang terbaik bagi peserta yang hadir pada kegiatan.
Dalam arahan pembukaannya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP dan manajemen risiko dalam setiap tahapan Pilkada. Menurutnya, tahapan evaluasi ini menjadi momen krusial untuk menilai sejauh mana satuan kerja telah mengimplementasikan pengendalian internal dan mitigasi risiko.
"SPIP bukan hanya sebatas pengumpulan kartu kendali yang rutin kita lakukan tiap bulan dan dibahas dalam rapat satgas atau rapat pleno. Lebih dari itu, SPIP itu mencakup lima unsur utama, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern," jelas Meidy Tinangon.
Tinangon juga menekankan bahwa meskipun koordinasi penyelenggaraan SPIP berada di bawah Divisi Hukum dan Pengawasan namun pelaksanaannya merupakan tanggung jawab seluruh divisi dan bagian di lingkungan KPU. "Pengendalian risiko merupakan upaya preventif, agar kita dapat mencegah masalah sebelum terjadi, bukan menunggu hingga timbul persoalan," tambahnya.
Dalam kegiatan ini, setiap satuan kerja menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan SPIP, sekaligus mempresentasikan hasil evaluasi mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu perbaikan, serta memperkuat akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan BPKP Prov Sulut Didi Lambris, Asintel Kejati Sulut Marten Tandi, Dekan Fisip Unsrat Ferry Liando.
Post A Comment:
0 comments: