Bersama Pengungsi Gunung Ruang, Lanny Ointu Pastikan Langsung Proses Coklit Dalam Rakor KPU Sulut

MANADO, sulutberita.com - Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Khusus Daerah Bencana Gunung Ruang yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Four Points Hotel Manado pada Kamis 11 Juli 2024, dihadiri dari unsur perwakilan masyarakat, PPS (Petugas Pemungutan Suara), Pantarlih (Panitia Pemutakhiran dan Penelitian) dua desa di wilayah Gunung Ruang Tagulandang Kabupaten Sitaro yakni, Laingpatehi dan Pumpente bersama warga pengungsi.

Adapun kegiatan yang dibuka anggota KPU Provinsi Sulut, Lanny Ointu itu juga dihadiri para narasumber, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulut Ferry Sangian bersama Asisten I Pemprov Sulut, Denni Mangala.

Dalam kesempatan itu, oleh Lanny Ointu yang juga Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, pun berdialog langsung bersama para warga pengungsi dua desa terdampak bencana terkait seputar proses Pencocokan dan Penelitian (coklit). Dimana, tujuan dilaksanakannya rakor tersebut, untuk memastikan proses coklit kepada masyarakat pengungsi berjalan dengan baik dan lancar, dengan memastikan tidak ada satu pun data pengungsi yang terlewatkan dalam proses pendataan yang sedang berjalan.

Sementara itu, selaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut Asisten I Denny Mangala telah menyampaikan informasi terkait adanya proses penghapusan data dua desa di Pulau Ruang, Tagulandang Kab Sitaro, serta penambahan dua desa baru untuk warga pengungsi, dan hal itu telah disepakati pemerintah masing-masing daerah (Pemda Kabupaten Sitaro dan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan/Bolsel selaku pemerintah daerah di tempat relokasi pengungsi).

"Dua desa di Pulau Ruang/Gunung Ruang itu sebagaimana penjelasan pak gubernur, akan direlokasi di Desa Modisi Kabupaten Bolsel. Kemudian untuk Pulau Ruang akan ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang tidak bisa ada hunian lagi disitu," terang Mangala dengan menambahkan bahwa kedua bupati (Sitaro dan Bolsel) telah menyepakati bersama terkait kebijakan tersebut dihadapan gubernur.

Senada disampaikan Kepala Kesbangpol Sulut Ferry Sangian bahwa pihaknya selaku instansi pemerintah yang berkompeten dalam hal tersebut pun menerangkan terkait dengan data pemilih agar bisa dipastikan dengan benar dan lebih teliti, karena bisa berpotensi masalah dikemudian hari (jika datanya salah).

"Saat ini kita bersama-sama untuk memvalidasi data pemilihnya supaya tidak ada yang terlewatkan. Sebab, jika satu dua orang terlewati prosesnya nanti jadi ribut," tambahnya 

Adapun disampaikan Ardiles Mewoh, selaku Bawaslu Sulut juga akan berupaya melindungi hak pilih para pengungsi, karena para pengungsi tersebut bisa dikatakan sebagai pemilih yang hak pilihnya rentan.

"Kondisi itu membuat bapak/ibu sangat rentan untuk terganggu hak pilihnya. Oleh karena itu kami akan memberikan perhatian khusus. Dalam beberapa kesempatan juga, kami mengingatkan teman-teman KPU supaya betul-betul melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih ini dengan baik, terlebih khusus di daerah atau di tempat wilayah pengungsian," tandas Mewoh.

Diketahui, rakor yang berjalan dengan baik itu juga menjadi ajang bagi para pengungsi untuk memberikan saran masukan dan pertanyaan terkait proses pemilu. Dimana, KPU Sulut berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menyukseskan pemilu yang aman, adil, dan transparan di Provinsi Sulawesi Utara. (*/Mild)