Dimana Hati Nurani Pemkab Talaud? Menyambung Hidup, Nakes Tuntut Gaji Dibayarkan

Talaud, sulutberita.com - Para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) dari Tenaga Kesehatan (Nakes) lingkup Pemerintahan Kebupaten (Pemkab) Talaud pada Senin 6 November 2023 siang tadi, akhirnya harus turun ke jalan melakukan aksi demo menyuarakan atas hak gaji mereka yang hingga hari ini (Senin) tak kunjung diterima.

Terpantau, massa demo (Nakes) yang bergerak dari Pusat Kota Melonguane menuju Kantor Bupati dan selanjutnya ke Kantor DPRD Kabupaten Talaud itu pun dalam aksinya mereka menuntut akan pembayaran gaji dari Nakes selama dua (2) bulan serta juga untuk THL Nakes yang selama tujuh (7) bulan kerja untuk segera direalisasikan (dibayarkan) seraya mempertanyakan adakah hati nurani dari para pejabat Pemkab Talaud akan persoalan dimaksud? Karena disatu sisi, para pendemo (Nakes) merasa tidak dihargai atas pengabdian mereka.

“Apakah kami para nakes tidak dianggap? Adakah sedikit empati kepada kami? Disaat kami susah, kalian duduk tenang,” ujar orator demo yang disambut riuh para Nakes dengan memancarkan raut wajah penuh kekecewaan karena tanggungjawab pengabdian kinerja  yang dijalankan dengan baik ternyata dipandang sebelah mata oleh Pemkab Talaud.

“Lihat saja waktu pandemi covid-19, kami para nakes dan pegawai meskipun ada rasa was-was akan tetapi tetap menjalankan tugas serta peduli akan nyawa sesama sehingga bahkan mempertaruhkan diri untuk membantu dalam penanggulangan wabah Covid tersebut,” sebutnya sembari meneriakkan, gaji yang seharusnya didapatkan untuk menyambung hidup, ‘dirampas’.

“Kami seperti sapi perah. Apa yang diperlakukan kepada kami saat ini sungguh tidak manusiawi. Apakah kami tidak dianggap? Wahai para petinggi, berikan gaji kami,” teriak mereka.

Disampaikan orator lainnya juga bahwa gaji nakes seharusnya dianggarkan selama satu tahun atau 12 bulan dalam APBD induk, bukan hanya sembilan bulan.

“Ini kita hanya terima 9 bulan. Sisanya kemana? Yang kami tahu itu ada enam (6) kali bergeseran anggaran APBD. Kalau dibilang pergeseran APBD untuk membeli alat kesehatan (Alkes). Setiap kami mengeluarkan resep selalu beli di luar,” ungkap mereka dengan menambahkan untuk masalah perubahan anggaran, itu menurut mereka adalah permasaalahan politik yang tidak diambil pusing oleh mereka. (*)