Suara Dari Sulut Penting "Diperhitungkan" Menko Polhukam Karena Sulut Laboratorium Kerukunan

Manado, sulutberita.com - Menjaga Harmoni Kebhinekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis, menjadi tema dalam kegiatan "Malam Bacirita Deng Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI, Mahfud MD" yang dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu 18 Maret 2023 pada pukul 19.30 Wita.

Hal menarik yang dikutip dalam sambutannya Menko Polhukam yang juga sebagai Keynote Speech, salah satunya terkait pentingnya suara dari Manado khususnya Sulawesi Utara dalam menyuarakan (mengkampanyekan) tentang kerukunan dan soal bahaya akan politik indentitas, karena Sulut merupakan daerah yang dikenal sebagai Laboratorium Kerukunan.

"Pluralisme (keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa/daerah yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan) itu bagus, maka dari sini (Manado Sulut) kita suarakan akan kesatuan berdaulat adil secara bersama-sama," ajak Mahfud dihadapan Gubernur Olly Dondokambey dan para undangan yang hadir saat itu.

Sebelumnya, dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey yang telah memfasilitasi kegiatan dari kementerian yang pimpinya itu diselenggarakan di Sulawesi Utara. 

"Saya dan Pak Olly, dan para pejabat lainya yang hadir paham benar apa yang akan kita bicarakan pada malam ini. Tapi, belum tentu paham dalam pelaksanaannya," sebut Mahfud.

"Pemilu jadwalnya tidak mungkin ditunda baik secara hukum maupun dari segi politik. Apakah kita mau membentuk negara yang demokrasi atau "praktis" (monarki)? jadi apa, tidak bisa kita mendirikan (Indonesia) seperti kerajaan lagi. Indonesia itu pada dasarnya didirikan tidak bisa dipimpin oleh sekelompok orang, tapi kita menjadi pemimpin bersama," ungkapnya dengan menambahkan bahwa, kegiatan pada malam ini (Sabtu malam) penting, karena salah satunya terkait adanya issu penundaan Pemilu oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara itu jelas "salah kamar" karena PN tidak mempunyai kompentensi dalam hal Pemilu.

"Kita punya Mahkamah Agung (MA) dengan lingkungan peradilannya mencakup Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Agama, serta lingkungan Peradilan Militer. Dan untuk sengketa Pemilu itu masuk di peradilan Tata Usaha Negara," tegasnya.

Sebelumnya dalam sambutan dan ucapan selamat datang dari Gubernur Olly Dondokambey mengungkapkan rasa terima kasih kepada Menko Polhukam atas kehadiran di Sulawesi Utara dan untuk mensukseskan jalannya Pemilu 2024 yang sudah dalam tahapan yang telah berjalan.

Menurutnya kondisi Sulut dari hasil survey Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu salah satu yang menjadi provinsi yang rawan Pilkada. 

"Tapi, bersyukur selama saya mengikuti pelaksanan Pilkada itu tidak ada masalah. Inilah Sulut dengan kebhinekaannya yang selalu terjaga. Contohnya saja Walikota Manado juga dari Konghucu dan tidak banyak disini (Manado) tapi masih bisa terpilih oleh masyarakat. Inilah bukti Kebhineka Tunggal Ika-an dengan kerukunan di Sulut begitu harmonis," terang gubernur dengan menambahkan bahwa adanya kehadiran dari Menko Polhukam di Sulut untuk mempersatukan masyarakat dan penyelenggara Pemilu  serta memberikan semangat sehingga  bersama kita berdoa kegiatan agenda pemerintah Pemilu Serentak 2024 bisa berjalan dengan rencana.

"Saya mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk terus bersinergi sehingga kedamaian dan kerukunan tetap terjaga dengan baik," pesannya.

Adapun pada kesempatan itu telah dibacakan Ikrar Pemilu dan Pilkada 2024 dari perwakilan tokoh agama, masyarakat, organisasi serta unsur pemerintah. Selanjutnya kagiatan yang digagas Kementerian Polhukam RI dengan menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut itu, dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait Pemilu bersama para narasumber seperti, Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, yang dimoderatori Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulut.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Arief Poerboyo, Pangdam XIII Merdeka, Ketua DPRD Sulut, Kapolda Sulut, Sekprov Sulut, Steve Kepel, sejumlah Bupati Walikota/Wakil, para tokoh Agama, Masyarakat dan Pemuda beserta Forkopimda Sulut. (Mild)