Koordinasi Pimpinan KL Dan LKPD 2022, Wagub Steven Kandouw Hadiri Undangan BPK RI Di Jakarta

Jakarta, sulutberita.com - Kegiatan koordinasi terkait Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 di Linkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Jakarta pada Rabu 29 Maret 2023, dihadiri langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven O.E Kandouw.

Dirinya (Wagub) yang saat itu hadir mewakili Gubernur (Olly Dondokambey) mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut sangatlah penting karena terkait pelaksanaan "pembahasan" pemeriksaan BPK di Lingkungan AKN VI dengan para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah tentang isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan Tata Kelola keuangan pusat dan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Auditor Keuangan Intim Pius Lustrilanang menyampaikan, para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah di lingkungan AKN VI agar terus berkomitmen mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan, menerapkan teknonologi informasi dalam mengelola dan menyusun LKKL/LKPD.

Pius juga menekankan pentingnya mandatory spending dalam pengelolaan APBN dan APBD, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang diatur oleh Undang-Undang, bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Pada tahun 2022, untuk bidang Pendidikan, Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 542,83 Triliun atau 20% dari total APBN yang berjumlah Rp2.714,1 Triliun,” ungkap Pius.

Adapun Belanja Pemerintah Pusat untuk Bidang Kesehatan antara lain disalurkan melalui DIPA Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp 96,85 Triliun dan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan sebesar Rp 44,14 Triliun dan DIPA Badan POM sebesar Rp2,24 Triliun.

Dengan besarnya alokasi mandatory spending Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan tersebut, BPK perlu memastikan bahwa Kemendikbudristek, Kemenkes dan Badan POM maupun Pemerintah Daerah telah melakukan pengelolaan dana tersebut secara akuntabel dan transparan serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah sebaiknya memiliki instrumen monitoring dan evaluasi yang akurat guna mengidentifikasi capaian kinerja atau kemanfaatan program dan kegiatan terhadap masyarakat luas.

Selanjutnya, Pius juga menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat perkembangan yang menggembirakan dalam pencapaian opini LKKL dan LKPD. Laporan Keuangan Kemenkes, Kemdikbudristek dan Badan POM dalam tiga tahun terakhir telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk LKPD, pada tahun 2021, terdapat 233 LKPD yang telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah ini meningkat dari 222 LKPD pada Tahun 2020 dan 223 LKPD pada Tahun 2019. Kenaikan jumlah Opini WTP menunjukkan upaya yang luar biasa dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Raihan opini WTP atas LKKL dan LKPD tersebut hendaknya tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal dan penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan atas pengelolaan Keuangan Negara.

“Kepala Auditorat dan Kepala Perwakilan BPK di lingkungan AKN VI untuk menerapkan strategi dan kebijakan pemeriksaan agar menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dengan menjunjung tinggi penerapan independensi, integritas dan profesionalisme,” pungkas Pius.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve Kepel, Inspektur Mecky Onibala, Kepala BKAD Femmy Suluh dan Kepala Bapenda, June Silangen, Auditor Keuangan Negara VI yang membidangi Indonesia Timir, Dr. Pius Lustrilanang dan Narasumber Menteri Pendidikan dan Ristek, Menteri Kesehatan RI, para Gubernur/Wakil Gubernur, Kepala BPOM RI beserta para Sekprov, Kepala BPK, BKAD dan Inspektur di Wilayah Kerja AKN VI. (Mild/*)