Pertahankan Predikat Terbaik, Kapasitas JDIH KPU Sulut Terus Di Asah

Makassari, sulutberita.com - Pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan JDIH Pemilihan Umum bagi KPU Provinsi di Seluruh Indonesia, Rabu (9/11/2022) di Makassar guna meningkatkan mengasah kapasitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan ikhtiar bertujuan mempertahankan predikat terbaik.

Adapun rakor yang dibuka Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari beserta anggota Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap itu dihadiri perwakilan KPU Sulut diantaranya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon, Kabag Teknis Parmas, Hukum dan SDM Charles Worotitjan, Admin JDIH dan Febry Langkun.

Pada kesempatan itu, Afifudin mengapresiasi KPU yang telah meraih anugerah JDIH Nasional Terbaik I Tahun 2022 dengan Kategori Lembaga Non-Struktural yang keempat kalinya. Namun disisi lain, dirinya juga mengingatkan pentingnya kegiatan ini untuk mempersolid penguatan kapasitas Koordinator Divisi Hukum, Kabag/Kasubbag Hukum, para Operator JDIH 34 Provinsi se-Indonesia.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asya’ri juga mengingatkan dengan berbagai penghargaan dan prestasi yang telah diraih justru memacu JDIH KPU semakin kokoh sehingga publik dapat mendapatkan layanan yang terbaik terutama informasi dan dokumentasi hukum. 

Dimana pada kegiatan tersebut juga para peserta telah menerima materi dari narasumber Kepala Pusat JDIHN Nofli, Pustakawan Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Katarina Rosariani, Operator JDIH KPU RI Fahri Ali Ibrahim, dan Praktisi/Ahli Pengelolaan Media Sosial Hariqo Wibawa Satria. 

Adapun Afifudin yang didampingi Parsadaan Harahap dalam penutupan kegiatan pada Kamis (10/11/2022) pun menekankan pentingnya rakor ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas dan kualitas pekerjaan di KPU menjelang Pemilu 2024 terutama terkait JDIH, dengan menambahkan bahwa kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas, profesionalitas dalam mengelola JDIH menjadi etalase lembaga lain melihat produk hukum KPU.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon menyebutkan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil Rakor agar supaya layanan informasi hukum di KPU Sulut semakin meningkat dan menunjang upaya bersama mempertahankan predikat JDIH KPU sebagai JDIH terbaik nasional kategori Lembaga Non-Struktural.

Kegiatan itu pula diikuti Kepala Biro Perundangan-Undangan Nur Syarifah, Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria, Pejabat Eselon II jajaran Setjen KPU, Koordinator Divisi Hukum, Kabag/Kasubbag Hukum, beserta para Operator JDIH 34 Provinsi se-Indonesia dan Ketua KPU Kab/Kota se-Sulawesi Selatan,

jajaran eselon II dan Setjen KPU, Koordinator Divisi Hukum, Kabag/Kasubbag Hukum, para operator JDIH 34 provinsi se-Indonesia, serta KPU Provinsi Sulsel.

(*/15jo)