KOTAMOBAGU,sulutberita.com -Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus benar-benar dijalankan secara transparan dan akuntabel, mengingat besarnya tanggung jawab serta pentingnya peran guru dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Demikian ditegaskan Pemerhati Pendidikan di Kota Kotamobagu Refly Setiawan Mamonto, S.Kom, yang juga mendesak Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Kota Kotamobagu agar melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap peserta seleksi PPPK formasi guru yang saat ini tengah berlangsung.
“Kami minta Dinas Pendidikan memastikan bahwa peserta yang diajukan dalam seleksi PPPK benar-benar menjalankan tugas sebagai guru. Jangan sampai ada oknum yang hanya terdaftar di Dapodik tapi tidak pernah mengajar,” kata Refly kepada wartawan pada Sabtu 11 Mei 2025, di Kotamobagu.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kotamobagu itu juga membeberkan, bahwa temuan peserta yang hanya terdaftar secara administratif namun tidak aktif mengajar dapat mencoreng integritas proses seleksi dan merugikan para guru yang sungguh-sungguh mengabdi.
Selain itu, Refly juga menyoroti pentingnya sinergi antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dalam mendeteksi praktik-praktik manipulatif yang kerap muncul menjelang seleksi PPPK.
“Verifikasi harus dilakukan secara faktual, tidak cukup hanya mengandalkan data di atas kertas. Dinas Pendidikan harus turun langsung ke lapangan bila perlu,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kotamobagu belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut. (Bams)
Post A Comment:
0 comments: