(Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulut saat mengunjungi stand para pelaku UMKM di Kawasan Megamas Manado. Foto:ML) |
Manado, sulutberita.com - Harapan demi harapan yang cukup mengelisahkan dari para pelaku usaha terlebih dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pasca pandemi Covid19 perlahan-lahan terjawab dengan adanya berbagai terobosan dari pemerintah.
Seperti halnya salah satu pelaku UMKM asal Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Meinio Sumendap saat ditemui wartawan dikegiatan Bunaken Music Vaganza di Kawasan Megamas Manado pun mengungkapkan bahwa, pada saat ini ditengah-tengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dirinya dan juga beberapa UMKM lain turut merasakan dampaknya berbagai bahan kebutuhan naik harga namun usahanya yang bergerak pada makanan kemasan berbahan dasar ikan, penjualannya masih berdasarkan harga normal atau belum dapat menaikan harga penjualan.
"Memang dilema juga, tapi ada juga banyak komunitas yang sama sudah terbantukan dengan adanya program dari pemerintah provinsi Sulut, baik dari Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Perikanan dan Dinas Pariwisata. Salah satunya melalui bantuan subsidi bagi UMKM sejumlah Rp300 ribu tapi baru secara simbolis (belum diterima)," terang Sumendap.
Diakuinya juga bahwa pada sebelumnya dilanda Covid19 kemudian dengan adanya kenaikan harga minyak kelapa hingga pada sekarang ini kenaikan BBM, tidak sedikit para UMKM yang mengalami kemunduran sebab harga bahan olahan bagi kebutuhan usaha juga ikut naik.
"Kami berharap juga agar memperhatikan pasar yang susah menjual bahan-bahannya. Memang keuntungan menurun karena tidak bisa menaikan harga jual dan hanya bisa bertahan dengan harga (normal) sampai sekarang jadi tidak capai target," ungkapnya yang juga pernah mengikuti pameran produk unggulan TrekExpo di Tanggerang pada bulan Oktober lalu itu.
Menanggapi hal tersebut melalui Kepala Dinas Koperasi UMKM Sulut, Ronald Sorongan pun mengungkapkan bahwa, melalui Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw terus berupaya melakukan perimbangan dan inovasi melalui SKPD terlebih bagi SKPD yang berhubungan langsung dengan pihak pengusaha UMKM.
"Jadi program pertama itu babtuan subsidi bahan baku kepada UMKM melalui uang Rp300 ribu dan kedua, ada subsidi ongkos kirim kemana saja Rp250 ribu/UMKM kemudian yang ketiga, memfasilitasi perizinan dan sertifikasi bagi UMKM untuk melengkapi izin-izin yang diharuskan. Ini berlaku mulai tanggal 1November sampai 12 Desember 2022 dan bantuan ini juga sebagai bentuk penanganan inflasi akibat dampak kenaikan BBM," terang Sorongan.
Dijelaskannya juga, bahwa bagi pengusaha UMKM yang akan menerima bantuan-bantuan tersebut harus sesuai dengan syarat prosedur yang berlaku seperti harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).
"Tidak semua dapat tapi bagi yang memiliki NIB. Nantinya juga pada Desember nanti kami akan membantu membuat Bazar bagi seluruh UMKM dan akan mempromosikan produk-produk lokal Sulut agar lebih mencintai produk lokal kita. Jadi janji pak gubernur dibuktikan melalui tindaklanjut dari Dinas Koperasi," tandas Kadis Sorongan kepada wartawan.
(15jo)
Post A Comment:
0 comments: